ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG DAERAH RESAPAN AIR DI DAS CITARUM HULU

Abstract

Pada skala nasional DAS Citarum tergolong DAS super prioritas. Khusus DAS
Citarum Hulu mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan tata air tetapi dalam
perkembangannya mempunyai fungsi ekonomi yang sangat strategis.
Perkembangan kota dan jumlah penduduk di dalam DAS Citarum Hulu
menyebabkan kebutuhan akan air bersih meningkat sangat tajam. Sebagian besar
kebutuhan tersebut diambil dari air tanah. Dengan semakin meningkatnya
kebutuhan (pengambilan) air tanah dan di lain pihak kualitas ruang hidrologinya
semakin menurun, akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara
pengambilan dengan pemasokan (imbuhan) air tanah. Akibat ketidakseimbangan
tersebut antara lain adalah turunnya muka air tanah, turunnya produksi sumur bor,
frekuensi banjir di musim hujan dan frekuensi kekeringan di musim kemarau
semakin besar. Oleh karena itu diperlukan adanya konservasi daerah resapan air
di DAS Citarum Hulu dari desakan perkembangan kawasan urban. Salah satu
upaya untuk mendukung konservasi daerah resapan air tersebut adalah dengan
dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan baik tingkat nasional maupun
kabupaten. Beberapa hal penting berkaitan dengan perauran perundangan
mengenai daerah resapan air di DAS Citarum Hulu adalah : a) Sebenarnya
peraturan atau kebijaksanaan untuk mempertahankan fungsi ekologi daerah
resapan air sudah memadai, tetapi sering informasi dan batasannya kurang jelas
dan rinci; b) Kurang terkendalinya pembangunan pemukiman oleh perorangan
karena umumnya peraturan diberlakukan untuk pembangunan pemukiman dalam
skala besar oleh pengembang (developer) serta peraturan/ kebijaksanaan yang
dibuat sering belum dilengkapi peta yang representatif dan applicable;
c)Kurangnya pranata (sistem) yang baik dan kuat, kuantitas dan kualitas
sumberdaya manusia yang terbatas, serta biaya dan waktu yang terbatas pula
sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasannya sering terjadi
penyimpangan.